Tema: Politik, Sosial-Budaya

Yadi Satriadi, S.Ikom

Peneliti MY Institute

 

Sejak akhir tahun 2016 lalu, Provinsi NTB sudah mulai riuh dengan kabar beberapa nama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2021. Sejak itu pula, sudah ada beberapa bakal calon kandidat yang mulai melangsungkan aksi kampanye di tengah-tengah masyarakat. Ini ditandai dengan kemunculan media kampanye politik seperti baliho dan poster. Kehadiran media seperti ini tentu bukan tanpa maksud atau tujuan tertentu, melainkan dilakukan secara sengaja dan terencana untuk memperkenalkan kandidatnya kepada masyarakat.

Pada pertengahan 2017, pemberitaan tentang pertarungan politik untuk merebut gelar orang nomor satu di NTB ini semakin gencar. Berbagai strategi periklanan untuk memperkenalkan para kandidatnya pun beraneka ragam. Mulai dari penggunaan media yang bersifat konvensional hingga media kontemporer, seperti pemasangan poster di tembok-tembok dan pepohonan di pinggiran jalan, spanduk, baliho, memasang iklan di media cetak, radio, televisi lokal, serta penggunaan media daring (Facebook, Twitter, Instagram).

Dari momentum demokrasi Pilgub NTB ini, saya tertarik untuk mengamati secara sederhana tentang fenomena kehadiran media kampanye politik beberapa pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, dimana saya mengambil beberapa sampel iklan kampanye politik masing-masing calon pasangan yang kini tersebar di tengah-tengah masyarakat, diantaranya yang sudah mulai senter hadir menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Dari beberapa contoh media kampanye di atas, saya melihat dari ke empat media tersebut cenderung memiliki kesamaan pesan yang ingin dikonstruksikan atau daya jual yang sama untuk menarik simpati masyarakat NTB, di mana pada tampilan media tersebut menonjolkan sisi Agama (Islam), Pendidikan, Nasionalis dan penggunaan Tokoh.

Islam, Pendidikan, Nasionalis dan Tokoh sebagai Daya Tarik Pemilih NTB

Indonesia pada umumnya merupakan Negara dengan mayoritas penduduk pemeluk agama Islam. Bahkan termasuk sebagai salah satu Negara yang memiliki populasi dengan persebaran umat Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu tidak heran jika banyak para calon pemimpin yang ingin berkuasa menggunakan atribut-atribut yang melambangkan identitas Islam sebagi bagian dari strategi komunikasi politik. Selain itu, basis Islam di Provinsi NTB pun cukup kuat dibandingkan di daerah lainnya.

Hal tersebut juga diterapkan oleh para calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. Sebagaimana terlihat pada media kampanye di atas, tampak di depan nama para calon kandidat tercantum gelar “Haji/Haja”. Gelar ini bukan sembrang gelar, karena tidak semua umat Islam mampu menunaikannya, di mana di satu sisi tidak sedikit orang yang menginginkannya. Gelar tersebut dimunculkan sebagai pembuktian bahwa para calon kandidat telah menunaikan kewajibannya sebagai umat Islam yaitu melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang ke-5. Dengan penggunaan gelar ini diharapkan mampu merubah citra sang calon seakan-akan mereka telah tuntas dengan perkara agama. Begitu juga dengan pencantuman gelar “Tuan Guru”.

Dalam konteks pemilihan di NTB, maka gelar ini memiliki daya pikat tersendiri bagi masyarakat NTB, terkhusus masyarakat Lombok. Sebagai mana dijelaskan oleh TGH Ahmad Taqiuddin Mansur (Ketua PWNU NTB) kepada NU online (di akses di http://www.nu.or.id /post/read/58732/ tuan-guru-sebutan-ulama-khas-lombok pada 18 Juni 2017) bahwa “istilah Tuan Guru memang akrab dengan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru merupakan sebutan, panggilan, sekaligus gelar dari masyarakat untuk ulama di daerah ini. Posisi Tuan Guru setara dengan Kiai di Tanah Jawa. Sebutan Tuan Guru menurutnya, selain karena memiliki trah atau keturunan Tuan Guru pendiri pesantren, juga memiliki keilmuan yang mumpuni”.

Kemudian selain mencantumkan gelar Agama (Haja/Haji dan Tuan Guru), untuk memperkuat identitas keislamannya dapat dilihat pada media kampanye politik di atas, terlihat foto para calon kandidat, yang pria mengenakan songkok/kopiah dan wanita menggunakan hijab. Tampilan ini akan saling melengkapi dan memperkuat, dengan pencantuman gelar Haji/Haja dan Tuan Guru dibarengi dengan penggunaan songkok/kopiah dan jilbab bahwa selain sebagai bentuk pernyataan identitas diri bahwa mereka merupakan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari kalangan muslim juga merupakan pasangan bakal calon kandidat yang religius.

Bukan hanya itu, pasangan calon Suhaeli-Amin dan Ali-Sakti bahkan memperkuat nuansa agamis media kampanye mereka dengan bermain warna, sebagaimana terlihat pada media tersebut di landasi dengan background warna hijau yang juga merupakan simbol agama Islam. Sebagaimana Ahmad dalam bukunya yang berjudul “Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional” menyatakan bahwa warna hijau adalah simbol Islam universal. (Ahmad, dkk 1996 : 17). Sebagai contoh dapat dilihat pada warna logo sebagaian besar partai-partai atau organisasi-organisasi Islam baik di Indonesia maupun dunia yang kerap menggunakan warna hijau. Selain itu, permainan warna selanjutnya yaitu “Putih” yang digunakan oleh seluruh media kampanye kandidat. Dimana putih juga menunjukkan sebuah kesucian (di dalam Agama Islam sendiri kesucian adalah sesuatu yang harus dijaga untuk mendekatkan diri ke Allah SWT) dan suci seringkali dikaitkan dengan bersih (bebas korupsi).

Pendidikan

Selain menonjolkan sisi Agama, ternyata tingkat pendidikan masing-masing calon kandidat juga menjadi bahan pertaruhan pada kontestasi Pilkada NTB. Hal ini dapat dilihat bagaimana mereka mencantumkan gelar akademik yang mengawali nama mereka, ada juga yang mengakhiri nama mereka serta ada pula yang namanya diawali dan diakhiri oleh gelar pendidikan yang diraihnya. Gelar ini pastinya sengaja dimunculkan sebagai bahasa politik bahwa mereka adalah calon pemimpin yang berpendidikan, cerdas dan berkapasitas. Sehingga nantinya diharapkan mampu mempengaruhi keputusan para pemilih.

Nasionalis

Yang tidak kalah menarik selain menonjolkan sisi Agama dan Pendidikan adalah sosok pemimpin yang nasionalis. Nasionalis disini dalam artian para calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur ini tidak hadir atau tampil bersama pasangannya dengan mengenakan pakaian adat atau berciri khas masing-masing daerahnya, tapi para calon kandidat tampil dengan foto mengenakan jas dan batik sebagai representasi dari pribadi yang nasionalis. Artinya mereka hadir di pertarungan demokrasi ini bukan mewakili daerah masing-masing atau etnis manapun, melainkan mereka hadir untuk masyarakat NTB sebagai figur nasionalis. Terlebih, isu etnis cukup sensitif di tengah masyarakat NTB.

Tokoh

Dalam kontestasi Pilkada NTB ini, rupanya tidak hanya Agama, Pendidikan ataupun figur Nasionalis sebagai daya jual kepada masyarakat, tapi juga “Ketokohan”. Kehadiran Tokoh memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Indonesia, baik itu tokoh nasional maupun tokoh agama seperti Soekarno, Hatta, Tjokroaminoto, Agus Salim dan lainnya. Nama-nama ini tentunya masih sering terdengar di telinga kita, menjadi panutan dan rujukan bahkan tidak sedikit orang yang selalu mengagung-agungkan seorang Tokoh. Artinya keberadaan seorang Tokoh di Indonesia memiliki pengaruh besar di tengah maasyarakat. Sehingga tidak heran jika melihat media kampanye di atas, untuk pasangan Zul-Rohmi dan pasangan Ahyar-Mori masing-masing bersanding figur tokoh, yaitu TGB dan Prabowo. Pemilihan dua tokoh ini tentu tidak sembarang pilih, mengingat konteks Pilkada ini adalah NTB. Tokoh TGB dengan NTB memiliki ikatan tersendiri, begitu pula dengan tokoh Prabowo dengan NTB juga memiliki historis tersendiri. Hingga kini TGB tercatat sebagai Gubernur NTB 2 periode berturut-turut, artinya tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki pengaruh besar di NTB. Demikian juga dengan tokoh Prabowo. Berbicara tentang arti tokoh Prabowo di kalangan masyarakat NTB mari sejenak kita mengingat kembali momen Pilpres 2014. Di mana pada kontestasi pemilu tersebut terdapat dua pasangan calon yang bertarung, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Hasilnya Prabowo-Hatta menang telak dari Jokowi-JK dengan persentase suara yang diraihnya 72,54 % sedangkan Jokowi-JK hanya 27,54 %. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KPU NTB saat itu, Lalu Aksar Ansori kepada Republika (di akses di http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita -pemilu/14/07/19/n8x2pb- prabowohatta-menang-telak-di-ntb) “Kemenangan pasangan ini merata di 10 kabupaten kota yang ada di NTB.

Perolehan suara capres dan cawapres nomor urut satu se-NTB sebanyak 1.844.178 atau 72,45 persen. Sedangkan, Jokowi-JK 701.238 atau 27,54 persen,” sebutnya.

Dengan demikian kiranya kita dapat pahami bersama bahwa setiap tampilan media kampanye politik yang disajikan tidak asal-asalan melainkan memiliki ideologi, maksud dan tujuan politik. Pada tulisan ini saya tidak menganalisis tagline ataupun visi masing-masing pasangan calon. Renungkan sendiri, kenali siapa pilihan kita. Sebagai warga Negara yang baik, mari kita sukseskan Pilkada NTB 2018 nanti. Siapapun yang menang, dialah pemimpin kita. Pemimpin yang akan mewujudkan kesejahteraan bagi Rakyatnya.

 

 

Wajah-wajah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Media Kampanye Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *