Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Sumbawa

Dimuat di beritasumbawa.net

Tahun 2018 telah tiba, tahun yang dikatakan tahun politik untuk sebagian daerah di Indonesia ini akan segera dimulai. Tercatat ada 171 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 Juni 2018 ini, salah satunya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2023.

Sejak pertengahan tahun 2017 lalu, nama-nama telah senter disebut. Ada dari kalangan Birokrat, Politisi, Akademisi serta mantan-mantan Aparat Keamanan Negara, walaupun setengah dari nama-nama yang senter disebut lebih banyak dari kalangan politisi. Nama-nama yang telah mengkerucut hingga kini ada Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc berpasangan dengan Dr. Ir. Hj Siti Rohmi Djalilah, M.Pd yang baru saja melaksanakan deklarasi; H. Moch Ali Bin Dahlan, SH berpangan dengan TGH. Lalu Gede M Ali Wirasakti Amir Murni, MA melalui jalur independen, dan ada beberapa nama yang balihonya telah terpasang di sepanjang jalan-jalan di NTB seperti TGH Ahyar Abduh berpasangan dengan Mori Hanafi, SE., M.Com serta HM. Suhaili FT, SH, MM berpasangan dengan H Muhammad Amin, SH, M.Si.

Dengan terpilihnya nanti diantara nama-nama di atas, masyarakat NTB memiliki harapan yang besar untuk melanjutkan keberhasilan yang sudah di bangun di NTB dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun, yang tidak kalah penting dengan terpilihnya pimpinan NTB nantinya akan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, khususnya daerah-daerah yang jaraknya cukup jauh dari Ibu Kota Provinsi.

Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh MY Institute bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumbawa masih rendah dibandingkan pembangunan di Ibu Kota Provinsi NTB. Miftahul Arzak, S.Ikom., MA selaku direktur MY Institute memaparkan telah melakukan survei terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa, dengan Tingkat Kepercayaan 95% dan Margin of Error 5%. Dari seluruh sampel, didapatkan responden dari seluruh desa di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan data yang didapat hanya 20,8% masyarakat Kabupaten Sumbawa yang sudah merasakan pemerataan pembangunan dan ada 79,2% dari responden yang mengatakan belum. Pembangunan tersebut terutama adalah yang bersifat fisik seperti infrastruktur daerah. Penataan kota, tumbuhnya lokasi-lokasi wirausaha dan perbaikan jalan masih dianggap lamban oleh beberapa masyarakat Sumbawa. Tidak tumbuhnya beberapa item di atas tentunya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat pula.

Mifta memaparkan bahwa kecenderungan jawaban ini hadir bukan hanya menjadi cambuk bagi pemerintah Provinsi saja nantinya, melainkan juga Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang harus dapat melihat peluang yang diberikan Provinsi. Namun, tambahnya bahwa tahun politik saat ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi momentum untuk melihat visi-misi calon yang akan berlaga di Provinsi, mana yang lebih serius melakukan pemerataan pembangunan. Selain itu, tahun ini bisa dijadikan penagihan janji-janji bagi pemerintahan yang saat ini memimpin dan salah satunya akan ikut mencalonkan diri kembali.

Tentunya, sudah selayaknya momen pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini tidak memunculkan isu-isu ras atau dari mana berasal pasangan calon Gubernur atau Wakil Gubernur yang akan berlaga nantinya. Karena tantangan di depan adalah bukanlah menjadi sebagian golongan dari daearah-daerah tertentu, melainkan untuk Pembangunan NTB lebih baik kedepannya.(***)